Senin, 02 April 2012

Peran Pemerintah Provinsi Jambi Untuk Memajukan Ekonomi Kerakyatan


BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
            Jambi merupakan salah satu Provinsi yang berada di wilayah Pulau Sumatera bagian sealatan, tepatnya Jambi berada di pesisis timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Jambi adalah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang ibukotanya bernama sama dengan provinsinya. Bangsa melayu yang dikenal dengan luas oleh kita saat ini berasal dari Jambi, yaitu dari Kerajaan Melayu di Batang Hari Jambi.
            Provinsi Jambi terdiri dari sembilan kabupaten dan dua kotamadya sejak diresmikan sebagai provinsi pada tanggal 25 Juni 1958 berdasarkan UU No. 61 Tahun 1958. Luas provinsi Jambi 53.435 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 berjumlah 3.088.618 jiwa (Data BPS hasil sensus 2010).
            Masyarakat Jambi merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat Jambi asli, yakni suku melayu yang menjadi mayoritas di Provinsi Jambi. Selain itu juga ada Suku Kerinci di daerah Kerinci dan sekitarnya yang berbahasa dan berbudaya mirip Minagkabau. Juga ada suku-suku asli pedalaman yang masih primitif yakni Suku Kubu dan Suku Anak Dalam. Selain itu juga ada pendatang yang berasal dari Minangkabau, Batak, Jawa, Sunda, Cina, India, dan lain-lain.
            Posisi Jambi secara geografis cukup strategis karena berada di antara kota-kota lain di provinsi sekitarnya, seperti Bengkulu, Sumatera Barat (Padang), dan Sumatera Selatan (Palembang). Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi sangat penting terlebih lagi di dukung dengan adanya sumber daya alam yang memadai.
            Sektor perekonomian Provinsi Jambi di dominasi bidang perkebunan, yaitu kelapa sawit dan karet. Meskipun masih ada potensi sumber daya alam lainnya seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan timah putih, tetapi itu tidak sedominan kelapa sawit dan karet. Nilai produksi kelapa sawit mencapai 898,24 ribu ton pertahun, sedangkan karet mencapai 240,146 ribu ton pertahun (id.m.wikipedia.org).
            Dari semua potensi yang ada, pembangunan ekonomi lebih mudah dilaksanakan terutama setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka terjadi pula pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralistis, mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya.
            Dengan kepadatan penduduk 57,8/km², Provinsi Jambi memiliki tingkat kesejahteraan penduduk yang cukup baik, itu tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 71,2 (Data BPS tahun 2005).
            Baik buruknya tingkat perekonomian suatu daerah, sebagian besar ditentukan oleh peran pemerintahnya dalam pengelolan dan menetapkan kebijakan bagi daerahnya tersebut. Setiap kebijakan yang dibuat, diputuskan, dan kemudian dilaksanakan tidak semuanya berakhir baik dan sesuai rencana, adakalanya mengalami kegagalan dan juga keterpurukan.
            Melihat situasi dan kondisi Provinsi Jambi pada saat ini, maka dibuatlah makalah “Peran Serta Pemerintah Provinsi Jambi dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Provinsi Jambi” untuk mengetahui dan memberikan informasi kondisi ekonomi masyarakat Provinsi Jambi lebih lanjut dengan adanya peran serta pemerintah dalam upayanya untuk meningkatkan perekonomian.

B.     Rumusan Masalah
            Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut:
1.      Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Provinsi Jambi?
2.      Bagaimana peran serta pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan?

C.    Tujuan Penulisan
            Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sejalan dengan rumusan masalah yang ada, yaitu:
1.      Untuk mengetahui keadaan ekonomi masyarakat di Provinsi Jambi.
2.      Untuk mengetahui sampai sejauh mana peran serta pemerintah Provinsi Jambi dalam memajukan dan pengembangan ekonomi kerakyatan di daerahnya.




BAB II
PEMBAHASAN

            Kondisi ekonomi setiap daerah akan berbeda dengan daerah lainnya, tergantung pada karakteristik wilayahnya serta peranan pemerintah dalam memajukan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan di daerah tersebut.

A.    Kondisi Ekonomi Masyarakat Provinsi Jambi
                        Kondisi ekonomi masyarakat Provisi Jambi seperti halnya kondisi ekonomi di daerah lain sangat ditentukan potensi sumber day ayang ada di daerah tersebut dan pembangunan ekonomi daerah yang berlangsung di daerah tersebut.
                        Lincolin Arsyad (2000) mendefinisikan pembangunan ekonomi daerah sebagai prosesyang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.
                        Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka harus ada sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Apabila sinerginya tidak baik, maka akan mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat daerah tersebut.
                        Kondisi ekonomi masyarakat Provinsi Jambi secara keseluruhan dewasa ini adalah baik dan semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dilihat dari meningkatnya hasil produksi pertanian yang didominansi perkebunan karet dan juga kelapa sawit.
                        Produksi karet di Provinsi Jambi pernah mengalami masa kejayaan pada tahun 1920 hingga 1925 dan 1937. Di tahun-tahun itu akumulasi pendapatan dari penjualan getah mencapai angka 46 juta gulden pada masa itu. itu merupakan sebuah angka yang sangat menakjubkan di masa itu. namun sayangnya tidak pernah terulang lagi pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan naik-turunnya harga jual di pasaran dunia.
                        Kondisi ekonomi masyarakat Jambi yang di dukung dengan adanya karet sedagai komoditas utama akhirnya mengalami kebangkitan. Pada Desember 2011, Badan Pusat Statistik Jambi merilis data yang menggembirakan sekaligus mencengangkan. Karet sebagai salah satu komoditas industri di Provinsi Jambi masih menjadi penyumbang terbesar nilai ekspor Jambi ke beberapa negara tujuan (Dikutip Kantor Berita ANTARA).
                        Persentase ekspor karet olahan dari Jambi mecapai 50,40% atau sebesar 1.003,68 juta dolar AS, mengungguli ekspor komoditas industri lainnya di Jambi. Pemasaran produk yang meluas akan semakin menguntungkan perekonomian masyarakat Provinsi Jambi.
                        Gambaran ekonomi Jambi pada tahun 2006-2010 sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal berupa perkembangan globalisasi yang semakin meningkatkan integrasi perekonomian regional seperti menyatukan pasar Asia Tenggara yang terintegrasi dalam Asean Free Trade Area (AFTA). Keadaan ini di satu pihak menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah seperti Jambi, tetapi dilain pihak juga menuntut daya saing perekonomian Jambi yang lebih tinggi.
                        Dari sekian banyak kemudahan yang terbuka lebar di Provinsi Jambi bukan berarti tidak ada kendala yang dihadapi dalam membangun perekonoman di Provinsi Jambi. Dalam pendahuluan Masterplan Jambi Agri Industrial Park, dijelaskan bahwa lemahnya nilai tukar produk pertanian terutama produk-produk berupa bahan primer memaksa pemerintah, swasta dan masyarakat untuk dapat meningkatkan nilai tambah dari sebuah komoditi pertanian berupa bahan primer menjadi bahn jadi atau setengah jadi.
                        Kegiatan perekonomian Jambi erat hubungannya dengan kegiatan perekonomian sekitarnya. Jaringan kegiatan industri dengan wilayah Sumatera lainnya terjalin sangat kuat, kegiatan-kegiatan di Jambi ini menjadi salah satu sumber bahan baku, maupun bahan setengah jadi bagi wilayah lainnya dengan tujuan perwujudan ekonomi kawasan industri dengan kapasitas ekspor. Dengan demikian, diharapkan semakin meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat Jambi juga wilayah di sekitarnya yang saling mendukung dan bekerjasama.
                        Pada pertengahan tahun 2011 yang lalu, prospek ekonomi Provinsi Jambi di mata masyarakat sebagaimana yang diliput metrojambi.com (Mei 2011) akan rendahnya perkiraan Indeks Tendensi Konsumsi (ITK). Bahkan ITK Jambi merupakan yang terendah di Indonesia, hanya mencapai 98,02 (Data BPS). Meskipun demikian, rendahnya ITK tidak langsung melumpuhkan pengusaha untuk mengggeliatkan usahanya untuk terus menumbuh suburkan perekonomian yang juga berimbas pada masyarakat.
                        Baiknya kondisi ekonomi masyarakat Jambi juga ditunjukkan dengan rendahnya jumlah pengangguran pada tahun-tahun terakhit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Jumlah Pengangguran
Tahun
Jumlah
Februari 2009
Agustus 2009
Februari 2010
Agustus 2010
Februari 2011
69.900
73.900
60.100
83.300
58.800
Sumber: BPS Provinsi Jambi
                        Setiap daerah di Provinsi Jambi memiliki potensi dan kearifan lokal tersendiri dalam pengolahannya. meskipun demikian tidak ada istilah pembangunan tidak merata yang sampai pada titik ekstrim, karena kondisi ekonomi masyarakat jambi secara keseluruhan di dukung oleh sektor yang berbeda namun memiliki potensi yang sama kuat. Misalnya, salah satu kabupaten yang ada di Jambi, Kabupaten Bungo memiliki daya dukung perekonomian dari sektor pertambangan yaitu batu bara, sedangkan Kabupaten Tebo yang secara administratif berbatasan langsung dengan Kabupaten Bungo, perekonomiannya didukung oleh sektor pertanian yaitu perkebunan karet.

B.     Peran Serta Pemerintah Provinsi Jambi dalam Memajukan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
                        Kemajuan dan pengembangan ekonomi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya yang ada di daerah tersebut, tetapi huga harus didukung dengan adanya peran serta pemerintahan setempat, karena peran aktif pemerintah akan memberikan stimulus bagi masyarakat untuk memaksimalkan potensi yang ada.
                        Pada saat ini, pemerintah Provinsi Jambi sedang melaksanakan visi “Jambi EMAS” (Ekonomi Maju, Aman, Adil, dan Sejahtera) hingga tahun 2015. Dalam visi tersebut akan ditingkatkanlah kesejahteraan masyarakat dengan menggalakkan ekonomi kerakyatan, yang mana dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan, kondisi perekonomian Provinsi Jambi menunjukkan angka yang cukup baik.
                        Provinsi Jambi juga sedang mengemban lima misi, antara lain, meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan umum, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan budaya, serta meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan argoindustri. Berhubungan dengan potensi yang ada, pengelolaan sumber daya alam yang ada di Jambi juga dilakukan dengan berwawasan lingkungan serta meningkatkan tata pemerintahan yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum, serta kesetaraan jender.
                        Indikator makro ekonomi Provinsi Jambi seperti laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, yang berdasarkan data BPS dan analisis Bank Indonesia, pada triwulan ke-3 tahun 2010 telah mencapai 6,67% dan terus bergerak naik, yang diprediksi hingga akhir tahun 2010 pada waktu itu bisa mencapai 7,2%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi itu tentu saja akan membawa multiplier effect bagi peningkatan kesempatan kerja dan tumbuhkembangnya perekonomian masyarakat Jambi.
                        Menurut Lincolin Arsyad (2000), setidaknya ada empat peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi di daerah, yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator untuk melakukan inisiatif dan inovatif dalam pembangunan di daerah.

1.      Entrepreneur
      Pemerintah daerah sebagai entrepreneur berarti pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah bisa mengembangkannya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bermitra dengan dunia usaha swasta namun kegiatan usahanya tetap dalam pengendalian pemerintah daerah.
      Peranan nyata pemerintah Provinsi Jambi dalam peran entrepreneur ini adalah bekerjasama dengan pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya dan juga bekerjasama dengan pihak swasta melalui mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR) serta dukungan APBN melalui kementrian yang bersangkutan.
      Kelompok BUMN telah mengalokasikan anggaran CSR sebesar Rp 10 miliar yang diarahkan untuk membangun fasilitas perumahan dan sertifikat gratis untuk 1.000 uni trumah, dari kelompok BP Migas memberikan sebesar 1,630 miliar yang diarahkan untuk program bedah rumah, sertifikat gratis, dan pembuatan fasilitas MCK, dari Jamsostek mengalokasikan CSR sebesar Rp 2,3 miliar yang diarahkan untuk kegiatan sosial dan program pembangunan lainnya, Bank Jambi sebesar Rp 250 juta yang diarahkan pada kegiatan bedah rumah, bantuan beasiswa dan sunatan masal.
      Semua itu dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk memfasilitasi masyarakat sehingga masyarakat lebih nyaman dan terpacu untuk meningkatkan kehidupan ekonominya, secara tidak langsung itu bertujuan agar aset-aset yang dimiliki pemerintah daerah tidak jatuh pada tangan yang tidak tepat sehingga mampu memberikan keuntungan bagi Provinsi Jambi secara keseluruhan.

2.      Koordinator
      Kondisi ekonomi harus dikendalikan dengan suatu kebijakan yang mengikat agar tidak terjadi kesenjangan dan pembangunan ekonomi yang tidak merata. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu menjadi koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya.
      Pemerintah Provinsi Jambi saat ini sedanng dihadapkan dengan keputusan pembangunan infrastruktur di kawasan Sumatera yang tentu saja melibatkan Jambi sebagaimana telah dijelaskan bahwa posisis Provinsi Jambi berada di antara provinsi lainnya yang membutuhkan Jambi sebagai gerbang transportasi dan distribusi hasil dari daerah lainnya.
      Apabila pemerintah salah mengambil keputusan maka akan fatal akibatnya, mengingat besaran alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur itu tidak sedikit. Ketika dikemudian hari hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan maka hanya kan menjadi bahan perbincangan dan kekecewan pada masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan harus dilakukan setelah adanya pertimbangan yang matang dan persiapan menghadapi konsekwensi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

3.      Fasilitator
      Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku atau budaya di masyarakat di daerahnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan, secara pengaturan penetapan tata ruang daerah yang lebih baik.
      Budaya masyarakat di setiap daerah tentunya berbeda-beda, begitupula dengan perilaku atau budaya masyarakat di Provinsi Jambi. Penduduk cenderung mendekati daerah yang ramai untuk mencari pekerjaan dan akhirnya bertahan hidup. Salah satu fenomena yang menjamur adalah pedagang kaki lima.
      Dari hasil musyawarah dan masukan dari berbagai pihak, munculah suatu wacana yang akan menjadikan pedagang kaki lima sebagai central atau ikon belanja dengan tampilan khas Jambi. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan semanga usaha dan juga untuk menertibkan pedagang kaki lima yang sudah terlanjur menjamur dan tidak tertata bahkan sampai ada yang menggunakan fasilitas umum.
      Apabila wacana itu benar-benar dilakukan tentunya akan baik untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan. Keberadaan pedagang kakli lima di Jambi merupakan salah satu perwujudan tulang punggung dari ekonomi kerakyatan. Namun tidak akan berhasil bila hanya dilakukan oleh segelintir pihak saja, oleh karenanya pemerintah harus lebih merpatkan barisan untuk mengatasi permasalahn seperti itu. Dengan adanya peran seperti itu dari pemerintah diharapkan keberadaan pedagang kaki lima akan lebih tertata dan mingkatkan human interest dan semakin baik karena bisa menjadi ikon Jambi.

4.      Stimulator
      Pemerintah dapat berperan sebagai stimulan dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan ksusu yang dapat memengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut. Stimulus ini dapat dilakukan antara lain dengann pembuatan brosur-brosur pembangunan kawasan industri, pembuatan outlet untuk produk-produk UMKM dan koperasi, membantu UMKM dan koperasi untuk melakukan pameran, dan sebagainya.
      Pemerintah Provinsi Jambi selama ini telah berperan aktif sebagai stimulator yang mendorong msyarakatnya untuk terus berkarya untuk mecapai kemakmuran dan kejayaan. Banyak cara yang dilakukan, mulai dari memberikan bantuan dana hingga mempromosikan produk masyarakat Jambi ke dunia luar.
      Kerajinan khas jambi seperti songket merupakan sesuatu yang menarik dan berdaya jual tinggi, naumn tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya peran serta pemerintah termasuk dalam hal apresiasi. Belum lagi usaha-usaha lainnya yang ada di Jambi seperti pengrajin tempe dan batu bata yang menyerap banyak tenaga kerja.
      Upaya membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan pemikiran pemerintah, termasuk kepedulian dunia usaha kepada pengusaha kecil. Maka pemerintah Provinsi Jambi bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota tetap konsisten dengan arah kebijakan pembangunan yang berorientasi kepada pengembangan ekonomi kerakyatan.
      Untuk mempercepat pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, Provinsi Jambi jua ikut serta dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).  Program ini juga berguna untuk pembangunan sosial ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan dan kemiskinan daerah pedesaan.
      Hal ini juga berdasarkan beberapa hal yang menunjang perekonomian masyarakat, melalui upaya pengembangan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan serta kemandiriran masyarakat.
      Melalui pola pembangunan partisipatif, pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal, dan peningkatan kualitas dan kuantitats sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat. Integrasi PNPM ke dalam sistem perencanaan reguler yang harus diiplementasikan, dibutuhkan peningkatan kapasitas pelaku dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
      PNPM diharapkan mampu mendorong pelaksanaan pembangunan ekonomi terutama di wilayah pedesaan dengan pengendalian kegiatan secara optimal, sehingga dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.


























BAB IV
PENUTUP


A.    Kesimpulan
      Jambi merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Posisi geografis yang strategis menjadikan Jambi sangat  berhubungan dengan wilayah lain dalam berbagai hal terutama dalam maslaah ekonomi. Perekonomian masyarakat Provinsi secara keseluruhan adalah baik, dan mengalami peningkatan pada tahun-tahun terakhir ini. Jambi bahkan pernah mengalami masa kejayaan ekonomi yang di dekengi oleh sektor perkebunan karet.
      Kondisi ekonomi Provinsi Jambi yang baik juga didukung dengan adanya peran pemerintah yang meliputi peran entrepreneur, koordinasi, fasilitaor, dan stimulator. Peran pemerintah secara konsep tentunya sudah baik, mweskipun dalam pelaksaan akan sangat sulit untuk menjadi sempurna, oleh karena itu peran pemerintah juga harus diiringi dengan sinergi yang biak dengan masyrakatnya.

B.     Saran
      Dari permasalahn-permaslahan yang ada, maka penulis memberikan saran yang ditujukan bagi pembaca pada umumnya dan pemerintahan Provinsi Jambi khususnya:
1.      Sebagai inividu tentunya kita tidak dapat beridir sendiri karena kita adalah makhluk sosial, begitupula dengan pemerintahan. Pemerintahan tidak akan berarti apa-apa tanpa masyarakat dan daerah yang harus dikelola dengan baik. Jadi, pemerintah tidak boleh mengabaikan masyarakat dalam mengambil keputusan apapun.
2.      Saat ini adalah masanya globalisasi, sebaiknya kita bersikap terbuka terhadap dunia luar yang penuh dengan peluang bagi kita untuk eksistensi dan peningkkatan kesejahteraan ekonomi.





DAFTAR PUSTAKA

Wijianto. 2011. Bahan Kuliah “Sistem Perekonomian Negara”. UNS
http://metrojambi.com/pemerintahan/9663-pnpm-percepat-pembangunan-sosial-ekonomi-lokal.html
http://www.tanjabbarkab.go.id/file/berita.htm
http://potensidaerah.ugm.ac.id/?op=berita_baca&id=248
http://rosenmanmanihuruk.blogspot.com/2012/01/percepat-pertumbuhan-ekonomi-lewat.html
http://metrojambi.com/headline/6341-pengrajin-ikut-bantu-tingkatkan-ekonomi-kerakyatan.html
http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20110106170032
wikipedia.org
Dokumen Masterplan Jambi Agro Industrial Park. Pendahuluan.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.








0 komentar :